komisi pemilihan umum (kpu) ingin menyiapkan jasa akuntan umum agar mengaudit dana kampanye 12 partai politik peserta pemilu 2014 guna memelihara akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang.
auditor tahu bila ada catatan yang tak pas, mereka ahli, jika kami bukan ahlinya, tutur komisioner kpu arief budiman di jakarta, senin.
arief mengatakan penggunaan jasa akuntan publik belum ditetapkan jumlah maupun mekanismenya.
namun, ujarnya, apabila mencari mekanisme sebelumnya, persentasi itu kurang lebih sama dengan parpol peserta pemilu.
Informasi Lainnya:
kalau mekanisme lagi, berapa banyak parpol, sebanyak demikian akuntan umum dan kami gunakan supaya memeriksa dana kampanye. atau mampu saja Salah satu kantor akuntan umum memeriksa dua parpol, tersebut tergantung nanti, papar arief.
menurut dia, setidaknya banyak tiga keuntungan dan hendak diperiksa terkait dana kampanye parpol peserta pemilu, yaitu pencantuman rekening awal, jumlah dana awal sebelum dimulainya kampanye, serta catatan penggunaan dana kampanye.
jadi, kalau rekening awal tersebut salah satunya dari rp0 serta rp1 juta, tapi sejak dia ditentukan menjadi audien pemilu, itukan pihak mungkin menyumbang. kemudian ketika mau kampanye yang 21 hari itu, banyak yang namanya laporan awal dana kampanye, kemarin seminggu sesudah kampanye soal catatan penggunaannya, ujarnya.
parpol dan tak menyerahkan laporan dana kampanye, ujarnya, hendak dikenakan sanksi pas undang-undang mulai dari peringatan, teguran tertulis, hingga melalui penghentian kampanye.
ini diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan ''fearness dari parpol audien pemilu, tutur arief.